PNPM Jadi Andalan Pembangunan Desa

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Natuna, Chaidir Char, mengatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi andalan dalam pembangunan desa yang mandiri. Hal ini sesuai dengan target BPMD Natuna meski ditengah keterbatasan personel dan sarana prasana yang ada. “Ini target kita untuk menyukseskan semua program yang ada, termasuk program yang dicanangkan Pemprov Kepri yakni memandirikan semua desa dan kelurahan hingga tahun 2011,” kata Chaidir. Dijelaskan,terwujudnya kemandirian tersebut merupakan visi BPMD Natuna. Karena itu, BPMD tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan lainnya agar semua program kegiatan terealisasi. Selain itu, juga dengan melakukan monitoring kegiatan BPMD di lapangan. Dikatakan, hasil dari monitoring cukup menggembirakan, meski masih terdapat beberapa kendala yang menimbulkan benturan dalam proses penyelesaian program menyangkut sumber daya manusia (SDM) masyarakat di desa dan kelurahan. Terlebihnya, terkait dengan penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Natuna yang mencapai Rp 11,5 Miliar. “Selain dana PNPM Mandiri sebesar Rp 11,5 Miliar yang merupakan cost sharing dari APBD dan APBN. Kita juga mendapat dana program pengembangan sistem pembangunan partisipatif Rp 4,8 Miliar,” ungkapnya. Dia mengungkapkan bahwa, PNPM Mandiri Pedesaan sudah dilaksanakan sejak 2007 lalu dan merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) tahun 2003. Adapun hasil pembangunan dari 2003 sampai 2010 diantaranya, saluran air bersih sepanjang 66.674 Meter, tambatan perahu sepanjang 4.340 Meter, jalan sepanjang 20.004 Meter, jembatan kayu sepanjang 1.339 Meter dan jembatan beton sepanjang 56 Meter. Lainnya, batu miring sepanjang 707 Meter, posyandu 46 unit, mesin listrik desa 15 unit, sumur gali 5 unit, pasar desa 5 unit, gedung serba guna 5 unit, PAUD 14 unit, TK 16 unit dan MDA 13 unit. Kemudian, ada pengadaan mobil transportasi desa 4 unit, biaya siswa dan honor guru 280 orang dan kelompok SPP sebanyak 356 kelompok dengan jumlah dana yang tersalur Rp 15.837.281.000 dengan tingkat pengembaliannya sebesar 95 persen. Ditambahkan, dalam peningkatan kinerja program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, pemerintah berupaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Dan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang). Dengan adanya dana tersebut, lanjutnya, program pembangunan di Kabupaten Natuna untuk menanggulangi kemiskinan sedikit demi sedikit tertuntaskan. Apalagi, untuk pelaksanaanya masih tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat. “Kita akan terus mengakomodir pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah. Untuk program PNPM kita akan tetap berjalan seperti biasanya, dan sistem pangawasan masih dilakukan fasilitator kabupaten dan kecamatan serta pihak-pihak lain yang bergerak dalam program PNPM Mandiri,” ujarnya. Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat BPM Natuna, Hetrisian menambahkan, bahwa saat ini telah dipersiapkan komponen program peningkatan ketahanan ekonomi rakyat yang sasarannya adalah kelompok masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah. Sedangkan komponen program tersebut merupakan program yang secara khusus bertujuan menanggulangi dampak krisis serta mencegah lebih jauh dampak yang lebih buruk akibat krisis berkepanjangan. Ungkapnya, sepanjang 2010 BPMD Natuna telah memberikan pembinanan bagi usaha kecil dan pengerajin di Natuna dengan bantuan alat serta pelatihan teknis usaha kecil. Diantaranya, 6 unit alat pembuat kerupuk atom, alat pemotong kerupuk serta pres plastik kompit satu paket yang dibagi ke kelompok usaha di Pulau Tiga, Midai serta Sepempang. ‘Kelompok kerja kerajinan usaha kecil dan menengah dibagi tiap desa dan kecamatan. Masing-masing kelompok beranggotakan 14 orang di 12 Kecamatan yang ada di Natuna,” terangnya. Lanjutnya, kegiatan tersebut harus dipahami sebagai suatu kebijaksanaan jangka pendek atau crash program, yang mempunyai kaitan ke depan dalam rangka pengembangan kapasitas lebih lanjut. Sehingga demikian, program tersebut merupakan sebuah simultan untuk mendorong produktivitas dan kesinambungan pelaksanaan serta pelestarian hasilnya. Jelasnya lagi, bahwa program peningkatan ketahanan ekonomi rakyat diutamakan bagi para pelaku kegiatan ekonomi produktif rakyat di sektor pertanian rakyat, kerajinan rakyat dan industri kecil menengah, serta jasa dan perdagangan kecil menengah, terutama yang ada di daerah pedesaan hingga tahun 2012. “Dengan program ini, diharapkan kegiatan ekonomi rakyat yang akhir-akhir ini mengalami kelesuan dapat bangkit kembali. Dan, perlu disadari bersama bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, program tersebut belum secara keseluruhan menjangkau semua lapisan masyarakat. Untuk itu keterlibatan semua pihak dalam menangani permasalahan ini sangat diperlukan,” pungkasnya. Riky R Sumber : www.detikriau.net